LABUHA, Suarakieraha.com- Koordinator LSM GCW Maluku Utara, M. Muhiddin mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera mengusut otak dibalik mafia anggaran yang bersumber dari dana desa, yang ditaksirkan menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar Rp 9 miliar untuk mengikuti dua kegiatan pertama studi banding (Stuban) di Desa Bongkok, Sumedang Jawa Barat, pada 24 Juli 2023 lalu diduga menghabiskan anggaran Rp 4 miliar lebih. Kemudian yang kedua kegiatan Retreat di STPDN Jatinangor, pada tanggal 14-18 Oktober 2025 baru-baru ini diduga menghabiskan anggaran dana desa kurang lebih Rp 5 miliar, ungkapnya.
Menurut Gamalama Corroption Watch (GCW) kegiatan studi banding (Stuban) di Jabar tahun 2023 lalu dan kegiatan Retreat di STPDN Jatinangor Oktober 2025 kemarin, yang melibatkan ratusan Kepala Desa (Kades) dan para Camat di Halsel ini merupakan bentuk menghambur-hamburkan uang rakyat, apalagi anggaranya bersumber dari dana desa tentunya harus mengikuti petunjuk dalam juksis soal penggunaan dana desa dan harus ada persetujuan dari masyarakat bukan Kadis PMD Halsel dan Bupati Halsel terkait penggunaan dana desa (DD) tersebut, tegas Muhiddin kepada wartawan, pada Sinen (03/11/2025) melalui via telepon.
Apalagi dalam kegiatan studi banding (Stuban) tersebut dapat melibatkan Kepala Inspektorat Halsel, Asbur Somadayo bagimana seorang auditor ikut terlibat langsung dalam kegiatan stuban yang berkaitan dengan penggunaan dana desa (DD) 2023. Meskipun dengan alasan untuk melakukan pengawasan, namun secara etika dalam birokrasi tentunya menyalahi ketentuan sebab pihak Inspektorat bertugas untuk melakukan audit atas penggunaan APBD maupun DD itu sendiri, jika Kepala Inspektorat ikut terlibat dalam kegiatan stuban tersebut bagimana kedepan siapa yang bertugas untuk melakukan audit terkait penggunaaan dana tersebut, ujar Muhiddin.
Koordinator LSM Gamalama Corroption Watch (GCW) M. Muhiddin berjanji akan melakukan investigasi di sejumlah desa-desa yang ada di Halsel terkait dengan penggunaan dana desa (DD) utamanya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan stuban di Jabar 2023 dan Retreat ke STPDN Jatinangor 2025 baru-baru. “saya akan turun ke desa-desa melakukan investigasi di masyarakat, jika masyarakat mengatakan tidak mengetahui adanya kegiatan stuban tersebut maka GCW akan membuat laporan resmi ke Kejati Malut atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa,” tegas Muhiddin.
Hasil pantauan suarakieraha.com menunjukan bahwa dua kegiatan tersebut menghabiskan uang rakyat mencapai miliaran rupiah misalnya Stuban di Jabar tahun 2023 lalu ditaksirkan menghabiskan anggaran 4 miliar lebih. Dan bukan hanya ratusan kades di Halsel mengikuti kegiatan tersebut melainkan beberapa pejabat ASN Halsel maupun pihak organisasi dari luar diantaranya, Plt Kadis BPMD Halsel Faris Hi Madan, Kepala Inspektorat Halsel Asbur Somadayo, Ketua ABDESI Halsel Iswadi Ishak dan Ketua KNPI Halsel Irfan Abdurahim yang juga sebagai politisi dari PKB.
Selain itu, kegiatan Retret ke STPDN Jatinangor yang diduga menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat ASN Halsel rombongan tiba di Kota Bandung disambut langsung Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Halmahera Selatan, Drs Bustamin Suleman M.Si, Kadis PMD Halsel M. Zaky Abd Wahab, Kabag Pemerintahan Halsel Mahmud Samiun, Direktur Pusat studi Pengembangan Kompetensi Sulaiman, S.Ip. Selesai melakukan penyambutan para peserta diberikan pengarahan awal dan dibekali dengan perlengkapan awal, kemudian rombongan para kades dan camat menuju Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor mereka diterima oleh Dekan IPDN Dr. Sri Hartati, M.Si bersama civitas akademika IPDN.
Pada kegiatan Retreat dan atau pelatihan kepemimpinan kepala desa ini akan dilaksanakan dalam dua tahap yakni tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14-18 Oktober 2025 dengan fokus pada penguatan karakter kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan desa dan inovasi pembangunan berbasis lokal. Sebelumnya, acara pembukaan kegiatan retreat sendiri akan digelar pada Sinen tanggal 13 Oktober 2025 melalui upacara bersama di Lapangan Kampus IPDN yang akan diikuti seluruh civitas akademika dan praja IPDN.
Dalam upacara pembukaan acara Retrat tersebut, juga dihadiri oleh Bupati Halmahera Selatan Hasan ali Bassam Kasuba yang didjadwalkan hadir untuk memberikan arahan dan kebijakan sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta Retreat. Dalam program retreat itu sendiri merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa agar mampu menghadapi tantangan pembangunan daerah yang dinamis. Sehingga melalui pendekatan pelatihan di lingkungan akademisi IPDN ini para kepala desa diharapkan tidak hanya memahami teori kepemimpinan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kedisiplinan dalam menjalankan tugas, serta tanggung jawab dalam melakukan pelayanan publik yang menjadi dasar bagi setiap pemerintah desa untuk kemajuan dan mandiri. (Red/01)
